Perjanjian Sykes-Picot: Pengkhianatan dan Pembagian Timur Tengah
Table of Contents
Perjanjian Sykes-Picot, yang ditandatangani secara rahasia pada tahun 1916, adalah sebuah kesepakatan antara Britania Raya dan Prancis, dengan persetujuan dari Rusia Tsar, untuk membagi wilayah-wilayah Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah jika Sekutu menang dalam Perang Dunia I. Perjanjian ini dianggap sebagai simbol klasik dari politik kolonial dan pengkhianatan terhadap aspirasi nasional Arab.
Dampaknya sangat besar dan masih dirasakan hingga hari ini, terutama dalam pembentukan batas-batas negara modern seperti Suriah, Irak, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Perjanjian ini sering disebut sebagai akar dari banyak konflik modern di Timur Tengah.
Dampaknya sangat besar dan masih dirasakan hingga hari ini, terutama dalam pembentukan batas-batas negara modern seperti Suriah, Irak, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Perjanjian ini sering disebut sebagai akar dari banyak konflik modern di Timur Tengah.
1. Konteks Perang Dunia I
Saat Perang Dunia I berkecamuk (1914-1918), Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Blok Sentral (Jerman dan Austria-Hongaria) melawan Sekutu (Inggris, Prancis, Rusia, dll.). Kekaisaran ini menguasai sebagian besar wilayah Arab.
Sementara itu, Inggris dan Prancis menyadari bahwa wilayah Timur Tengah memiliki nilai strategis dan ekonomis, terutama karena sumber daya minyak dan jalur perdagangan yang vital. Oleh karena itu, kedua negara mulai membuat rencana untuk membagi wilayah Ottoman di Timur Tengah setelah perang berakhir.
2. Janji kepada Bangsa Arab
Selama perang, Inggris juga menjalin komunikasi dengan bangsa Arab melalui Surat Menlu McMahon kepada Sharif Hussein dari Mekkah (1915-1916), yang dikenal sebagai Korespondensi Hussein-McMahon. Dalam surat itu, Inggris berjanji akan mendukung kemerdekaan bangsa Arab jika mereka memberontak melawan Ottoman.
Namun pada saat yang sama, Inggris juga diam-diam bernegosiasi dengan Prancis untuk membagi wilayah yang sama sebuah pengkhianatan yang kemudian menimbulkan kemarahan dan kekecewaan besar di dunia Arab.
Isi Perjanjian Sykes-Picot
Perjanjian ini dirancang oleh dua diplomat: Sir Mark Sykes dari Inggris dan François Georges-Picot dari Prancis yang ditandatangani pada 16 Mei 1916 antara Inggris dan Prancis, dengan persetujuan Rusia. Perjanjian ini membagi wilayah Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah menjadi zona pengaruh Inggris dan Prancis, serta menetapkan status internasional untuk Palestina.
Bahwa Prancis dan Inggris sepakat untuk mengakui dan melindungi negara-negara Arab merdeka atau konfederasi negara-negara Arab (a) dan (b) yang ditandai pada peta terlampir, di bawah kekuasaan seorang pemimpin Arab. (avalon.law.yale.edu)
Pasal 1: Pengakuan dan Perlindungan Negara Arab
Di wilayah (a), Prancis, dan di wilayah (b), Inggris, akan memiliki prioritas dalam hak usaha dan pinjaman lokal.
Di wilayah (a), Prancis, dan di wilayah (b), Inggris, hanya akan menyediakan penasihat atau pejabat asing atas permintaan negara atau konfederasi negara Arab tersebut.
Pasal 2: Administrasi dan Kontrol
Di wilayah biru, Prancis, dan di wilayah merah, Inggris, akan diizinkan untuk membangun administrasi langsung atau tidak langsung sesuai keinginan mereka dan sebagaimana mereka anggap perlu untuk diatur dengan negara atau konfederasi negara Arab tersebut.
Pasal 3: Wilayah Internasional
Di wilayah cokelat, akan dibentuk administrasi internasional, bentuknya akan diputuskan setelah berkonsultasi dengan Rusia, dan kemudian dengan sekutu lainnya serta perwakilan Sharif Mekkah.(zakat.or.id)
Pasal 4: Hak Inggris atas Pelabuhan dan Sumber Daya Alam
Inggris diberikan hak atas pelabuhan Haifa dan Acre, serta jaminan pasokan air dari Sungai Tigris dan Efrat di wilayah (a) untuk wilayah (b). (fmep.org)
Pasal 5: Pelabuhan Bebas
Alexandretta akan menjadi pelabuhan bebas untuk perdagangan Inggris, dengan tidak ada diskriminasi dalam biaya pelabuhan atau fasilitas terkait kapal dan barang Inggris. (fmep.org)
Haifa akan menjadi pelabuhan bebas untuk perdagangan Prancis, dengan tidak ada diskriminasi dalam biaya pelabuhan atau fasilitas terkait kapal dan barang Prancis.
Pasal 6: Jalur Kereta Api
Inggris memiliki hak untuk membangun, mengelola, dan menjadi pemilik tunggal jalur kereta api yang menghubungkan Haifa dengan wilayah (b), serta memiliki hak abadi untuk mengangkut pasukan sepanjang jalur tersebut kapan saja. (jewishvirtuallibrary.org)
Pasal 7: Tarif Bea Cukai
Selama dua puluh tahun, tarif bea cukai Turki yang ada akan tetap berlaku di seluruh wilayah biru dan merah, serta di wilayah (a) dan (b), dan tidak ada peningkatan tarif atau konversi dari tarif ad valorem ke tarif spesifik kecuali dengan kesepakatan antara kedua negara. (fmep.org)
Pasal 8: Larangan Perubahan Wilayah Tanpa Persetujuan
Pemerintah Prancis tidak akan memasuki negosiasi untuk penyerahan hak-haknya di wilayah biru kepada kekuatan ketiga, kecuali negara atau konfederasi negara Arab, tanpa persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Inggris, yang pada gilirannya akan memberikan jaminan serupa kepada Pemerintah Prancis mengenai wilayah merah.
Pasal 9: Larangan Akuisisi Wilayah oleh Kekuatan Ketiga
Inggris dan Prancis, sebagai pelindung negara Arab, sepakat bahwa mereka tidak akan memperoleh dan tidak akan menyetujui kekuatan ketiga untuk memperoleh wilayah di Semenanjung Arab, atau mendirikan pangkalan angkatan laut baik di pantai timur atau di pulau-pulau Laut Merah.
Pasal 10: Negosiasi dengan Arab
Negosiasi dengan bangsa Arab mengenai batas-batas negara Arab akan dilanjutkan melalui saluran yang sama seperti sebelumnya atas nama kedua negara.
Pasal 11: Pengendalian Impor Senjata
Disepakati bahwa langkah-langkah untuk mengendalikan impor senjata ke wilayah Arab akan dipertimbangkan oleh kedua pemerintah.
Pasal 12: Pertimbangan Kepentingan Negara Lain
Pemerintah Inggris mengusulkan kepada Pemerintah Rusia untuk bertukar catatan yang serupa dengan yang ditukar oleh pemerintah Rusia dan Prancis pada 26 April lalu. Salinan catatan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Prancis segera setelah ditukar.
Pemerintah Inggris juga mengingatkan bahwa kesimpulan perjanjian ini menimbulkan pertanyaan praktis mengenai klaim Italia terhadap bagian dari pembagian atau penataan ulang wilayah Turki di Asia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 perjanjian 26 April 1915 antara Italia dan sekutu. (fmep.org)
Pemerintah Inggris lebih lanjut mempertimbangkan bahwa pemerintah Jepang harus diberi informasi tentang pengaturan yang telah disepakati.
Teks lengkap perjanjian ini dapat diakses melalui berbagai sumber sejarah dan arsip digital, seperti:
The Avalon Project Yale Law School, Jewish Virtual Library, Foundation for Middle East Peace. Dokumen ini memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan kolonial dan dampaknya terhadap geopolitik Timur Tengah, yang masih terasa hingga saat ini.
Peta Wilayah Arab dalam Perjanjian Sykes Picot 1916
Zona Pengaruh Tak Langsung
1. Pelanggaran terhadap Janji kepada Arab
Setelah perjanjian ini bocor (oleh Bolshevik Rusia setelah Revolusi Rusia 1917), banyak tokoh Arab merasa dikhianati, terutama karena Inggris sebelumnya telah menjanjikan kemerdekaan Arab dalam Korespondensi Hussein-McMahon.
Lawrence dari Arabia, yang selama ini membantu Revolusi Arab melawan Ottoman atas dasar janji kemerdekaan, juga sangat kecewa ketika mengetahui keberadaan perjanjian ini.
1. Pembentukan Negara-Negara Modern
Setelah Perang Dunia I, wilayah-wilayah yang disebut dalam Sykes-Picot dibagi berdasarkan mandat Liga Bangsa-Bangsa:
3. Kebencian terhadap Kolonialisme Barat
Sykes-Picot menjadi simbol nyata dari kolonialisme, imperialisme, dan pengkhianatan terhadap bangsa Timur. Banyak gerakan nasionalis dan kelompok militan, termasuk ISIS di masa modern, merujuk pada Sykes-Picot sebagai alasan utama mengapa Timur Tengah harus dibebaskan dari sistem negara-negara hasil buatan Barat.
Zona Pengaruh Prancis (Wilayah A – Biru)
- Wilayah yang mencakup Suriah utara, Lebanon, dan sebagian Turki tenggara.
- Prancis akan memiliki pengaruh langsung dan administratif penuh di daerah ini.
Zona Pengaruh Inggris (Wilayah B – Merah)
- Wilayah yang mencakup Irak selatan dan tengah (termasuk Baghdad dan Basra) dan kawasan di sekitar Teluk Persia.
- Inggris akan memiliki pengaruh langsung dan administratif penuh di daerah ini.
Wilayah Internasional (Wilayah C – Cokelat)
Palestina dan Yerusalem ditempatkan di bawah pengawasan internasional, mengingat signifikansinya bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam.
Tidak ada kekuatan besar yang akan memiliki kontrol eksklusif di wilayah ini (meskipun nantinya Inggris mendapat mandat atas Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa).
Palestina dan Yerusalem ditempatkan di bawah pengawasan internasional, mengingat signifikansinya bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam.
Tidak ada kekuatan besar yang akan memiliki kontrol eksklusif di wilayah ini (meskipun nantinya Inggris mendapat mandat atas Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa).
Zona Pengaruh Tak Langsung
- Prancis akan memiliki pengaruh tak langsung di wilayah antara Turki selatan dan Irak utara (termasuk Mosul).
- Inggris akan memiliki pengaruh tak langsung di wilayah yang kini menjadi bagian dari Yordania dan Negev (selatan Palestina).
Reaksi dan Kontroversi
1. Pelanggaran terhadap Janji kepada Arab
Setelah perjanjian ini bocor (oleh Bolshevik Rusia setelah Revolusi Rusia 1917), banyak tokoh Arab merasa dikhianati, terutama karena Inggris sebelumnya telah menjanjikan kemerdekaan Arab dalam Korespondensi Hussein-McMahon.
Lawrence dari Arabia, yang selama ini membantu Revolusi Arab melawan Ottoman atas dasar janji kemerdekaan, juga sangat kecewa ketika mengetahui keberadaan perjanjian ini.
2. Reaksi dari Dunia Internasional
Uni Soviet mengecam perjanjian ini sebagai bukti korupsi kolonialisme Barat. Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Woodrow Wilson mendorong prinsip penentuan nasib sendiri melalui 14 Poin Wilson, yang bertentangan dengan semangat Sykes-Picot.
Uni Soviet mengecam perjanjian ini sebagai bukti korupsi kolonialisme Barat. Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Woodrow Wilson mendorong prinsip penentuan nasib sendiri melalui 14 Poin Wilson, yang bertentangan dengan semangat Sykes-Picot.
Dampak Jangka Panjang
1. Pembentukan Negara-Negara Modern
Setelah Perang Dunia I, wilayah-wilayah yang disebut dalam Sykes-Picot dibagi berdasarkan mandat Liga Bangsa-Bangsa:
- Prancis mendapat mandat atas Suriah dan Lebanon.
- Inggris mendapat mandat atas Palestina, Transyordania (Yordania), dan Irak.
- Konflik sektarian (Syiah vs Sunni)
- Perpecahan etnis (Kurdi, Arab, Turkmen)
- Perselisihan batas negara
2. Konflik Palestina-Israel
Status khusus wilayah Palestina dalam Sykes-Picot menjadi awal mula kerumitan yang kemudian diperparah oleh Deklarasi Balfour (1917), di mana Inggris mendukung pembentukan "tanah air nasional bagi orang Yahudi" di Palestina yang berbenturan dengan aspirasi bangsa Arab.
Status khusus wilayah Palestina dalam Sykes-Picot menjadi awal mula kerumitan yang kemudian diperparah oleh Deklarasi Balfour (1917), di mana Inggris mendukung pembentukan "tanah air nasional bagi orang Yahudi" di Palestina yang berbenturan dengan aspirasi bangsa Arab.
3. Kebencian terhadap Kolonialisme Barat
Sykes-Picot menjadi simbol nyata dari kolonialisme, imperialisme, dan pengkhianatan terhadap bangsa Timur. Banyak gerakan nasionalis dan kelompok militan, termasuk ISIS di masa modern, merujuk pada Sykes-Picot sebagai alasan utama mengapa Timur Tengah harus dibebaskan dari sistem negara-negara hasil buatan Barat.
Penutup
Perjanjian Sykes-Picot bukan sekadar dokumen diplomatik rahasia melainkan fondasi dari geopolitik Timur Tengah modern. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana kepentingan kekuatan kolonial bisa mengorbankan aspirasi bangsa lain, bahkan setelah berjanji mendukung kemerdekaan mereka.
Warisan Sykes-Picot terus memengaruhi peta politik, konflik etnis, dan krisis identitas di wilayah tersebut. Memahami perjanjian ini sangat penting untuk melihat akar dari banyak ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah hingga saat ini.
Perjanjian Sykes-Picot bukan sekadar dokumen diplomatik rahasia melainkan fondasi dari geopolitik Timur Tengah modern. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana kepentingan kekuatan kolonial bisa mengorbankan aspirasi bangsa lain, bahkan setelah berjanji mendukung kemerdekaan mereka.
Warisan Sykes-Picot terus memengaruhi peta politik, konflik etnis, dan krisis identitas di wilayah tersebut. Memahami perjanjian ini sangat penting untuk melihat akar dari banyak ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah hingga saat ini.
